G7 Desak Rusia Terima Gencatan Senjata, Ancam Kenakan Sanksi Baru
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Putin masih menunggu jawaban setelah mengajukan beberapa pertanyaan tentang implementasi gencatan senjata.
CHARLEVOIX, QUEBEC, KANADA —
Para menteri luar negeri dari Kelompok Tujuh (G7), yang terdiri dari negara-negara demokrasi terkemuka, pada Jumat (14/3) mendesak Rusia untuk menyetujui gencatan senjata yang diusulkan oleh Amerika Serikat dalam konflik Rusia-Ukraina atau berisiko menghadapi sanksi lebih lanjut.
“Kami mendesak Rusia untuk menanggapi dengan menyetujui gencatan senjata dengan ketentuan yang sama dan menerapkannya sepenuhnya [gencatan itu],” ujar para menteri luar negeri dalam pernyataan dari Kanada. “Kami juga mempertimbangkan langkah-langkah tambahan terhadap Rusia jika gencatan senjata tidak disepakati, termasuk sanksi lebih lanjut, pembatasan harga minyak, peningkatan dukungan bagi Ukraina, serta opsi lainnya.”
Pernyataan tersebut mengatakan negara-negara G7 menegaskan “dukungan mereka yang tak tergoyahkan untuk Ukraina dalam mempertahankan integritas teritorial dan haknya untuk hidup, serta kebebasan, kedaulatan, dan kemerdekaannya.”
Pernyataan itu disampaikan saat Kremlin menyatakan bahwa masih ada banyak hal yang perlu diselesaikan dalam kesepakatan gencatan senjata Ukraina, mengindikasikan ketidaksiapannya untuk sepenuhnya mendukung proposal Amerika.
Gedung Putih menyatakan bahwa utusan khusus Presiden Amerika, Donald Trump, yakni Steve Witkoff, berdialog dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Kamis (13/3).
Pada Jumat, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio mengatakan kepada wartawan bahwa para pejabat Amerika akan mengadakan pertemuan akhir pekan ini setelah Witkoff kembali ke Washington guna meninjau secara mendalam posisi Rusia dan menentukan langkah berikutnya.
“Cukuplah untuk mengatakan bahwa saya merasa ada alasan untuk optimisme yang berhati-hati. Namun, di saat yang sama, kami tetap menyadari bahwa situasi ini sulit dan kompleks,” ujar Rubio kepada wartawan usai pertemuannya dengan rekan-rekannya.
Pada Jumat, Menteri Luar Negeri Kanada, Malie Joly, menyatakan, “Semua menteri luar negeri G7 mendukung usulan gencatan senjata dari Amerika yang telah disetujui oleh Ukraina,” dan saat ini fokus utama adalah menunggu tanggapan dari Rusia.
Ia menambahkan, “Bola sekarang ada di tangan Rusia jika menyangkut Ukraina.”
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyampaikan pandangan serupa dalam wawancara dengan media, dengan menegaskan, “Ada kesepakatan bersama bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk gencatan senjata tanpa syarat. Ukraina telah menyatakan posisinya, dan kini saatnya Rusia menerimanya.”
“Lammy juga mencatat bahwa ‘koalisi sukarela’ sedang dibentuk untuk menyediakan Ukraina dengan ‘struktur keamanan’ serta mekanisme pemantauan yang diperlukan guna mendukung gencatan senjata.”
Pernyataan bersama G7 tersebut disampaikan ketika Kremlin menyatakan bahwa masih ada banyak hal yang perlu diselesaikan dalam kesepakatan gencatan senjata Ukraina, mengindikasikan ketidaksiapannya untuk sepenuhnya mendukung proposal Amerika.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Putin masih menunggu jawaban setelah mengajukan beberapa pertanyaan tentang implementasi gencatan senjata.
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menolak tanggapan Putin dengan menyebutnya sebagai upaya “sengaja” menetapkan syarat yang mempersulit serta “memperlambat proses.”
“Gencatan senjata sementara tanpa syarat selama 30 hari adalah langkah awal yang penting untuk membawa kita lebih dekat menuju perdamaian yang adil dan abadi,” tulis Zelenskyy pada Rabu dalam sebuah unggahan di platform media sosial X.
Para menteri luar negeri dari Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat berkumpul di Charlevoix, Quebec, untuk menghadiri pembicaraan G7.
China
Selain Ukraina, para menteri luar negeri G7 juga membahas peran China dalam keamanan global, stabilitas kawasan Samudra Hindia dan Pasifik, serta keamanan maritim secara tertutup.
Pada Jumat, para menteri luar negeri G7 menggelar sesi khusus untuk membahas tantangan strategis yang ditimbulkan oleh China, Korea Utara, Iran, dan Rusia. Kolaborasi anti-Barat yang terus berkembang di antara keempat negara ini kerap disebut oleh analis kebijakan luar negeri dan pejabat militer sebagai “Poros Pergolakan.”
Pernyataan bersama G7 menyatakan bahwa kelompok tersebut tetap “prihatin dengan pembangunan militer China dan peningkatan pesat persenjataan nuklirnya.” Mereka mendesak China “untuk terlibat dalam diskusi pengurangan risiko strategis dan mendorong stabilitas melalui transparansi.”
Para menteri luar negeri juga kembali menegaskan kekhawatiran serius mereka terhadap situasi di Laut China Timur dan Laut China Selatan, dengan menentang keras segala upaya sepihak untuk mengubah status quo, terutama melalui kekerasan atau paksaan.
Anggota G7 juga menegaskan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, serta kembali menolak segala upaya sepihak untuk mengubah status quo melalui kekerasan atau paksaan.
Menteri Luar Negeri Rubio pada Jumat mengatakan kepada VOA dalam jumpa pers bahwa ia yakin para pemimpin Amerika dan China akan bertemu pada waktunya.
“Baik mereka sepakat atau tidak, mereka harus berkomunikasi demi keselamatan dan kesejahteraan dunia,” kata Rubio setelah mengakhiri pertemuan dengan para menteri luar negeri G7.
Gencatan senjata dalam perang Rusia-Ukraina berpotensi memengaruhi kehadiran Amerika di Indo-Pasifik, karena para pejabat dan analis menilai bahwa mengakhiri konflik akan memungkinkan Washington mengalihkan sumber daya untuk menghadapi tantangan di kawasan tersebut.
“Saya tidak melihat konflik yang berkepanjangan dan terus berlangsung di Eropa atau Ukraina sebagai sesuatu yang baik bagi kawasan Indo-Pasifik. Konflik ini menyita banyak perhatian, waktu, dan sumber daya global dari wilayah-wilayah yang tetap menjadi ancaman,” ujar Rubio kepada VOA awal minggu ini dalam sebuah pengarahan di atas pesawat militer.
“Dalam banyak hal, kita bisa lebih banyak mencurahkan perhatian pada Indo-Pasifik jika perdamaian dapat diwujudkan di Eropa,” ujarnya. [ah/ft]